Enjang Tedi Sambut Kehadiran Polisi RW di Garut: Bukti Sinergi Tingkatkan Keamanan Wilayah

oleh -

 

GARUTMU.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Garut, Enjang Tedi menyambut baik program Polisi Rukun Warga (Polisi RW) di Garut yang sudah diluncurkan pada Jumat (12/5) kemarin. Ia berharap, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di daerahnya bisa semakin kondusif lagi.

“Tentu saya dukung karena ini positif ya dan pastinya bisa sinergi menjaga Kamtibmas di Garut. Harus di dorong juga agar bukan hanya jaga keamanan tapi ikut terlibat mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan,” ujar Enjang Tedi di Bandung, Senin (15/5/2023).

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat ini juga meminta agar Polisi RW dilibatkan untuk mengedukasi pelajar SMA dalam rangka menekan angka tawuran antar sekolah yang saat ini Jawa Barat menempati urutan tertinggi daerah rawan tawuran.

BACA:  Sah! Megawati Tunjuk Ganjar Pranowo Capres 2024 dari PDIP

“Jabar ini dari data dirilis BPS tahun 2022 jadi daerah paling rawan terjadi tawuran. Nah ini jadi perhatian khusus juga bahwa mencegah tawuran itu harus dilakukan upaya preventif melibatkan semua pihak. Polisi RW bisa berperan masuk ke SMA dan beri adik adik kita pembinaan terkait jaga lingkungan,” kata Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman turut serta meluncurkan Program Polisi RW yang diinisiasi oleh Kepolisian Resor (Polres) Garut di Markas Polres Garut, Kabupaten Garut, Jumat (12/5) lalu.

“Jadi bagaimana mendekatkan antara Polri dengan masyarakat, masyarakat butuh keamanan, butuh kenyamanan. Polri juga butuh mengaplikasikan, merealisasikan program-program, kegiatan-kegiatan yang selama ini dikelola untuk mengamankan,” kata Helmi.

BACA:  Gunung Guntur: Destinasi Wisata Alam yang Menantang di Jawa Barat

Helmi menilai, keinginan masyarakat sudah sejalan dengan keinginan dari Polri. Dia menerangkan, jumlah anggota Polri di Kabupaten Garut sekitar 1.300 personil.

Menjelang perhelatan besar salah satunya yaitu pemilu, Helmi menyampaikan bahwa program tersebut sangat diperlukan, mengingat masyarakat juga perlu keamanan dan kenyamanan.

“Ada 442 desa dan juga sekitar 4.000 RW, jadi memang kondisi RW itu kalau satu-satu itu tidak akan cukup, jadi satu (polisi) 3 (RW), jadi ada 2, ada 3, ada 4,” pungkasnya.